Pajak Dan Padi Umkm Bagian II, Yuk Simak Informasi Lengkapnya

PaDi UMKM sebagai platform digital pengadaan barang dan jasa BUMN yang memiliki target untuk memajukan dan mensejahterakan perekonomian negara dengan membantu UMKM bergabung dan mendapatkan transaksi pasti di dalamnya. Platform digital pengadaan barang dan jasa BUMN ini memperbaharui berbagai fitur di B2B, B2C dan eproc.

Read More

Penjelasan WAPU di platform pengadaan barang dan jasa BUMN ini yaitu WAPU atau biasa dipanggil Wajib Pungut, Pembeli (BUMN) yang berstatus WAPU memiliki kewenangan/kewajiban untuk melakukan pemungutan pajak dari transaksi yang dilakukan. Yang nantinya pajak tersebut wajib mereka setorkan. Buyer WAPU wajib melakukan penyetoran pajak PPn ketika transaksi yang dilakukan diatas Rp 10jt. Buyer WAPU wajib melakukan penyetoran pajak PPh ketika melakukan transaksi pada seller PKP. Berapapun jumlahnya.

Non WAPU di platform pengadaan barang dan jasa BUMN ini yaitu Pembeli (BUMN) yang memiliki kewajiban menanggung pajak PPn transaksi (tanpa minimum nominal transaksi) namun tidak memiliki kewajiban melakukan penyetoran pajak PPn dari transaksi yang dilakukan di PaDi UMKM B2B. Sedangkan untuk pajak PPh, Pembeli Non WAPU memiliki kewajiban melakukan penyetoran pajak PPh yang berlaku dari transaksi yang dilakukan di PaDi UMKM B2B.

Penjual yang berstatus PKP di platform digital pengadaan barang dan jasa BUMN ini memiliki kewajiban menanggung pajak PPh yang berlaku (tergantung jenis barang yang ditransaksikan pembeli) dan melakukan penyetoran pajak PPn dari transaksi yang dilakukan di PaDi UMKM B2B.

Penjual yang berstatus non PKP di platform pengadaan barang dan jasa BUMN ini memiliki kewajiban menanggung pajak PPh yang berlaku (tergantung jenis barang yang ditransaksikan pembeli) namun tidak nemiliki kewajiban melakukan penyetoran pajak PPn dari transaksi yang dilakukan di PaDi UMKM B2B.

Pajak Pertambahan Nilai atau PPn adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Berikut beberapa ketentuan penghitungan pajak PPn di PaDi UMKM B2B:

Besaran pajak yang berlaku di PaDi UMKM adalah 10% dari total transaksi yang dilakukan.

Berlaku baik Pembeli WAPU maupun Non WAPU saat melakukan transaksi ke Penjual PKP.

Untuk transaksi Pembeli WAPU dengan nilai Rp10 juta atau lebih ke Penjual PKP, pajak PPn akan disetorkan oleh Pembeli (BUMN) WAPU. Dalam hal ini jumlah pajak PPn yang berlaku tidak dibayarkan pembeli saat bertransaksi di PaDi UMKM B2B.

Untuk transaksi Pembeli WAPU dengan nilai dibawah Rp10 juta ke Penjual PKP, pajak PPn akan disetorkan oleh Penjual PKP. Dalam hal ini jumlah pajak PPn yang berlaku menjadi penambah jumlah yang harus dibayarkan pembeli saat bertransaksi di PaDi UMKM B2B.

Untuk transaksi Pembeli Non WAPU ke Penjual PKP (tanpa batas nominal transaksi), pajak PPn akan disetorkan oleh Penjual PKP. Dalam hal ini jumlah pajak PPn yang berlaku menjadi penambah jumlah yang harus dibayarkan pembeli saat bertransaksi di PaDi UMKM B2B.

Untuk transaksi ke Penjual Non PKP tidak akan berlaku penghitungan pajak PPn (untuk pembeli WAPU maupun Non WAPU).

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *